Adakah artinya nilai rupiah anjlok atau bahkan terjadi devaluasi sekalipun bagi mereka? Apakah jika dolar turun maka mereka akan bisa kuliah dan berbelanja di butik mahal? Apakah jika rupiah anjlok, mereka akan mati bunuh diri? Tidak. Bagi kalangan orang seperti mereka, krisis atau tidak krisis sama sekali tak ada artinya.
“Kalau orang kaya, saat krisis begini gampang saja, tinggal alokasikan kekayaannya ke properti atau emas atau dolar, agar bisa selamat. Nah kita, tabungan cuma beberapa juta doang, boro-boro mau beli properti atau emas, diambil sekarang juga langsung habis,” keluh seorang teman yang masuk golongan nanggung itu.
Mungkin kita perlu lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang miskin”. Pada pidato kenegaraan 18 Agustus lalu, Presiden SBY dengan bangga mengatakan bahwa populasi rakyat miskin sudah bisa ditekan. Saya kok seperti mendengar lawakan Srimulat, sebab faktanya anak-anak jalanan yang berkeliaran mengamen di jam sekolah kian membludak. Copet, preman, pengangguran, berita kriminal, kian marak menghiasi hidup keseharian.
Saya tertawa geli membaca tulisan di bawah ini.
Bank Dunia dan Bappenas mencatat, penduduk miskin turun separuh sejak 1997, sampai 2003. Pada 2003, Bappenas mencatat, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 17,4% dari total orang miskin sebanyak 37,3 juta orang. Survei Bappenas ini memakai standar internasional, yaitu penduduk yang mempunyai pendapatan kurang dari US$ 1 per hari, dan patokan harga-harga yang dipakai adalah saat krisis pada 1998.(Tempo).
Bagaimana pemerintah bisa memperbaiki kondisi rakyat kita, jika mendefinisikan orang miskin saja tidak sanggup? Lalu bagaimana dengan gelandangan dan pengemis di kolong jembatan yang bahkan bisa jadi penghasilannya lebih dari Rp.300.000 sebulan tapi tetap tidak masuk kategori miskin versi pemerintah?
Kabarnya kemiskinan adalah musuh bersama yang layak diperangi. Tapi untuk mengenali musuh itu sendiri saja pemerintah tidak mampu. Ironis!